Depok, jarinusa.id – Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah terus digencarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (15/10/25).
Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh Kota Depok, tetapi juga oleh 109 pemerintah daerah lainnya yang terdiri dari enam provinsi, 71 kabupaten, dan 32 kota di seluruh Indonesia.
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, yang mewakili Pemkot dalam penandatanganan tersebut, menegaskan pentingnya kerja sama ini sebagai bentuk penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak.
“Kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi fiskal. Dengan adanya pertukaran data dan peningkatan kapasitas SDM, proses pemungutan pajak akan lebih efisien dan transparan,” ujar Chandra.
Ia menambahkan, kolaborasi ini tidak hanya memperlancar pengumpulan pajak, tetapi juga menjadi fondasi bagi tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan terintegrasi dengan sistem nasional.
“Kita berterima kasih kepada Pemerintah Pusat atas fasilitasi kerja sama ini. Dengan sistem yang saling terhubung, kesadaran wajib pajak akan meningkat, dan potensi pendapatan daerah bisa lebih dioptimalkan,” jelasnya.
Penandatanganan PKS ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, memperkuat kapasitas aparatur pajak daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Melalui sinergi antara pajak pusat dan daerah, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
(Aden)
