Bandung, jarinusa.id – Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) resmi menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai penataan penempatan kepala sekolah SMA dan SMK negeri agar selaras dengan domisili mereka masing-masing. Kebijakan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan strategi besar yang diyakini mampu mendongkrak kinerja dan kesejahteraan para pimpinan sekolah di wilayah Jabar.
Kepala Disdik Jabar, Purwanto, menuturkan bahwa proses pemetaan sudah berlangsung melalui kajian yang cukup ketat. Menurutnya, salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada tenaga pendidik adalah memberikan kesempatan bagi kepala sekolah untuk mengabdi di daerah asal. “Kita sudah lakukan pemetaan, jadi bentuk kesejahteraan yang diberikan adalah mengembalikan mereka ke kabupatennya masing-masing,” ujarnya saat ditemui di Kantor Disdik Jabar, Jalan Dr. Rajiman, Kota Bandung, Selasa (26/8/2025).
Data terbaru menunjukkan, jumlah kepala sekolah yang dilantik dalam periode kali ini mencapai 229 orang, sedangkan kursi kepala sekolah yang masih kosong di Jawa Barat tercatat sekitar 644 posisi. Meski masih ada kekurangan, Purwanto optimistis skema penempatan berbasis domisili ini akan menghasilkan efek domino positif. Efektivitas kerja diharapkan meningkat, begitu pula kualitas pendidikan di masing-masing daerah.
Lebih jauh, Purwanto menegaskan bahwa prinsip penataan ini menyasar semua kepala sekolah yang sebelumnya bertugas di luar kabupatennya. Skema tersebut sudah disusun rapi dan tengah diajukan ke PKM untuk proses persetujuan. “Pokoknya, prinsipnya semua kepala sekolah yang berasal dari kabupaten di luar tempat kerjanya, sekarang sudah kita susun untuk diusulkan ke PKM,” jelasnya.
Tahapan pengusulan yang memakan waktu cukup panjang kini hampir rampung. Purwanto menyebutkan bahwa pelantikan sudah digelar, tinggal menunggu pengesahan final dari pemerintah pusat. “Sekarang sudah dilantik. Tinggal diusulkan ke Jakarta, karena memang harus melalui persetujuan di sana,” pungkasnya.
Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan wajah pendidikan Jawa Barat semakin solid. Penempatan kepala sekolah sesuai domisili bukan hanya soal jarak tempuh, tetapi juga soal membangun keterikatan emosional antara pemimpin sekolah dengan daerah tempat mereka berasal. Hal itu diyakini menjadi modal penting untuk menciptakan atmosfer pendidikan yang lebih sehat, berkualitas, dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
Nop [sumber Kompas]
