Depok, jarinusa.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berinovasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi digital. Setelah sukses menerapkan sistem pembayaran pajak secara 100 persen nontunai, kini Pemkot bersiap memperluas sistem tersebut ke sektor retribusi.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono, menyatakan bahwa penerapan sistem pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien.
“Pembayaran pajak sudah 100 persen nontunai. Saya mendorong agar pembayaran retribusi juga segera menggunakan sistem digital,” ujar Wahid usai apel di Halaman Balai Kota Depok, Jumat (31/10/2025).
Ia menjelaskan, masih ada beberapa sektor retribusi yang saat ini dikelola secara konvensional, seperti perdagangan, layanan pengangkutan sampah, dan pariwisata. Untuk itu, Pemkot menargetkan seluruh pembayaran retribusi di Kota Depok sudah dapat dilakukan secara digital pada tahun 2026.
Menurut Wahid, masyarakat kini semakin terbiasa dengan sistem pembayaran nontunai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari transportasi hingga belanja kebutuhan rumah tangga.
“Ini saatnya Pemkot menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat yang sudah familier dengan sistem cashless,” tambahnya.
Selain itu, Wahid juga mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan belajar dari penerapan sistem elektronik yang telah berjalan di tingkat nasional.
“Delapan tahun lalu, e-payment sudah diterapkan di gerbang tol. Maka, sudah seharusnya kita siap sepenuhnya menggunakan sistem digital dalam pembayaran pajak dan retribusi,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Depok optimistis penerapan sistem nontunai secara menyeluruh akan memperkuat pengawasan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih, modern, dan transparan.
(Aden)
