Depok, jarinusa.id – Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Panggung Legislator” yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat menghadirkan warna baru bagi jajaran anggota DPRD Kota Depok. Selama tiga hari pelaksanaan, kegiatan ini dinilai mampu membongkar pola bimtek konvensional dengan menempatkan legislator sebagai aktor utama dalam membedah persoalan strategis daerah.
Berbeda dari forum pelatihan pada umumnya, Bimtek ini tidak sekadar menyajikan materi satu arah. Setiap anggota DPRD didorong tampil aktif melalui metode learning by presenting, yakni mempresentasikan langsung persoalan yang mereka hadapi di lapangan lengkap dengan data, analisis, dan tawaran solusi kebijakan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, H. Bambang Sutopo (HBS), menilai pola interaksi tersebut menjadi pengalaman baru yang sangat berharga bagi para wakil rakyat.
“Kami tidak duduk pasif mendengarkan. Justru kami yang menjadi pemeran utama, mengurai persoalan, mempertajam diskusi, dan menyampaikan kebutuhan masyarakat secara terukur,” ujar HBS, Jumat (05/12/2025).
Fokus Infrastruktur dan Pembangunan
Bagi Komisi C yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, sejumlah isu strategis menjadi sorotan dalam forum tersebut. Mulai dari persoalan kemacetan di ruas jalan utama Kota Depok, percepatan pembangunan transportasi publik, penataan sistem drainase untuk pengendalian banjir, hingga penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Selain itu, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), efektivitas belanja modal, serta ketepatan perencanaan proyek infrastruktur juga menjadi bahan diskusi mendalam. Seluruh isu tersebut diposisikan bukan sekadar daftar keluhan, melainkan problem statement yang menuntut keberanian politik dan ketajaman analisis dalam merumuskan arah kebijakan.
“Inilah panggung legislator yang sesungguhnya, panggung yang mengasah kepemimpinan, intelektualitas, sekaligus kemampuan membangun argumen berbasis data,” tegas HBS.
Dorong Perbaikan Kinerja DPRD
Lebih lanjut, HBS menekankan bahwa tugas Komisi C tidak berhenti pada persetujuan anggaran atau pengawasan proyek fisik semata. Yang lebih utama adalah memastikan setiap rupiah belanja pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Depok.
Menurutnya, berbagai perspektif dan wawasan yang diperoleh dalam Bimtek tersebut akan menjadi bahan penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan, mempertajam belanja modal agar tepat sasaran, serta meningkatkan tata kelola infrastruktur yang transparan dan akuntabel.
“Perubahan tidak lahir dari ruang yang hening, tetapi dari panggung yang hidup, ketika legislator terlibat aktif dan saling menguatkan gagasan,” ungkapnya.
HBS juga menyebut metode “Panggung Legislator” bukan sekadar teknik pelatihan, melainkan paradigma baru dalam bekerja yang menuntut legislator lebih analitis, komunikatif, dan proaktif dalam merespons dinamika pembangunan daerah.
Di akhir pernyataannya, HBS menyampaikan apresiasi kepada para fasilitator dari BPSDM Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri atas penyelenggaraan bimtek yang dinilainya mampu memperkaya kompetensi dan sudut pandang anggota DPRD.
“Dengan perspektif baru ini, Komisi C siap tampil lebih tajam, lebih responsif, dan semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan Kota Depok,” pungkasnya.
(Aden)
