Bandung, jarinusa.id — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan langkah-langkah efisiensi besar-besaran menyusul pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Dalam unggahan di akun TikTok pribadinya, @KangDediMulyadi, pada Sabtu (11/10/2025), Dedi menjelaskan bahwa pemotongan tersebut akan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah.
“Transfer keuangan daerah itu adalah pemotongan terhadap sumber anggaran pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jumlahnya kurang lebih mencapai Rp226 triliun secara nasional,” ungkap Dedi.
Untuk Jawa Barat sendiri, dana transfer dari pusat berkurang sekitar Rp2,458 Miliar, sementara untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi ini berkurang sekitar Rp2,7 triliun. Dedi mengakui, pengurangan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pembangunan di daerah.
“Biasanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi dari dana transfer daerah. Jadi, jelas akan ada dampak,” ujarnya.
Tak Protes ke Pusat, Fokus pada Efisiensi dan Solusi
Menanggapi pertanyaan publik mengapa dirinya tidak menyampaikan protes ke Menteri Keuangan, Dedi menjelaskan bahwa sebagai gubernur, ia juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.
“Tidak elok rasanya saya memprotes keputusan pemerintah pusat. Gubernur itu memiliki dua variabel: kepala daerah otonom yang dipilih rakyat, dan sekaligus wakil pemerintah pusat di provinsi,” katanya.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam. Ia telah menyiapkan strategi efisiensi ketat di berbagai pos anggaran rutin, agar pembangunan tetap berjalan.
Pemangkasan Anggaran Rutin Hingga 75%
Beberapa langkah penghematan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain:
- Pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 75%.
- Pengurangan belanja listrik 50–75%. Listrik di kantor pemerintahan akan dimatikan pada malam hari di bagian dalam gedung.
- Efisiensi penggunaan air dan internet, hanya untuk kepentingan dinas esensial.
- Penghapusan konsumsi acara dan rapat, diganti hanya dengan air putih tanpa makan siang atau snack.
“Langkah ini bukan berarti kegiatan itu tidak penting, tetapi dalam situasi anggaran menurun, prioritas harus diubah,” tegas Dedi.
Pembangunan Tetap Jalan, Fokus pada Infrastruktur dan Layanan Publik
Meski dana transfer berkurang, Dedi memastikan bahwa belanja pembangunan tidak akan berhenti, bahkan akan ditingkatkan.
Beberapa program prioritas tahun 2026 antara lain:
- Pembangunan jalan ditingkatkan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun.
- Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru SMK, dengan estimasi anggaran Rp700 miliar hingga Rp1 triliun.
- Pemasangan listrik baru untuk masyarakat miskin, senilai Rp500 miliar.
- Penataan irigasi dan daerah aliran sungai, sekitar Rp500 miliar.
- Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh provinsi, senilai Rp750 miliar hingga Rp1 triliun.
- Peningkatan fasilitas rumah sakit provinsi untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
- Selain itu, pendidikan gratis di sekolah negeri tetap dipertahankan, dan bagi siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di swasta, biaya juga akan ditanggung pemerintah.
ASN Berhemat, Rakyat Tetap Pesta
Dedi menutup pesannya dengan semangat gotong royong dan efisiensi. Ia menyebut ada pula inisiatif “rereongan sarebu” dari para ASN Jawa Barat untuk membantu masyarakat secara mandiri.
“Kami akan terus bekerja dengan tagline: ASN berpuasa, rakyat berpesta. Artinya, aparatur pemerintah berhemat agar masyarakat tetap bisa menikmati hasil pembangunan,” pungkasnya.
(Aden)
